MAHASISWA UNCEN AKTIF KORBAN PENGGUSURAN PAKSA SEBAGAI WARGA NEGARA BERHAK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM


Siaran Pers
Nomor : 017/SP-LBH-Papua/VI/2021

“LBH Papua Selaku Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum di dalam maupun di luar sidang pengadilan”

Pada prinsipnya Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 1, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Perlu diketahui bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 2, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sementara, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 3, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dengan berpegang pada definisi diatas, apabila dikontekstualkan kedalam kasus asrama mahasiswa sakura dan asrama mahasiswa rusunawa yang digusur pada tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 serta 21 Mei 2021 yang bertindak sebagai pemberi bantuan hukum adalah LBH Papua sementara penerima bantuan hukum adalah mahasiswa uncen aktif penghuni asrama mahasiswa sakura dan asrama mahasiswa rusunawa. Dalam pemberian bantuan hukum yang diberikan LBH Papua secara Cuma-Cuma sebab LBH Papua yang bernaung dibawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dibentuk dengan maksud untuk memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin. 

Untuk diketahui bahwa hubungan hukum antara LBH Papua selaku pemberi bantuan hukum dengan mahasiswa uncen aktif penghuni asrama mahasiswa sakura dan asrama mahasiswa rusunawa sebagai penerima bantuan hukum terbangun berdasarkan penandatangganan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2021pasca Bapak Rektor Uncen mengeluarkan Surat dengan Nomor : 1516/UN20/LL/2021, Sifat : Peringatan, Perihal : Pemberitahuan Terakhir yang ditujukan kepada : seluruh penghuni asrama rusunawa  Block A dan Block B Kamwolker Kampus Uncen Waena, seluruh penghuni Unit 1 sampai dengan Unit 6 Kamwolker Kampus Uncen Waena, seluruh penghuni asrama putri Kamwolker Kampus Uncen Waena dan seluruh penghuni Unit Kanguru Sakura Kampus Uncen Abepura. Pada prinsipnya diberitahukan kepada seluruh penghuni asrama mahasiswa baik yang berstatus mahasiswa aktif maupun yang bukan berstatus mahasiswa segera mengosongkan asrama. Pengosongan asrama terhitung 1 (satu) minggu yaitu sampai dengan tanggal 1 April 2021.

Pasca penandatanganan Surat Kuasa Khusus, LBH Papua selaku pemberi bantuan hukum melakukan upaya hukum dengan cara mengirimkan Surat Nomor : 107/SK/LBH.P/III/2021, Perihal : Somasi Pertama kepada Rektor Universitas Cenderawasi menjelaskan bahwa berdasarkan kronologi dan analisa hukum sebagaimana dalam Surat Somasi disarankan kepada “pihak universitas cenderawasih jayapura dalam hal ini Rektorat Uncen Jayapura agar membatalkan niat untuk meminta penghuni asrama Uncen Jayapura untuk mengosongkan Asrama sebelum dilakukan musyawara bersama”. Atas Surat tersebut, Bapak Rektor Uncen mengeluarkan Surat Nomor : 1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura kepada Rektor Universitas Cenderawasi yang ditujukan kepada Ketua LBH Papua. Pada prinsipnya secara garis besar dalam surat tersebut disebutkkan bahwa berdasarkan Perundang-undangan, Rektor sebagai pejabat pemerintah di lingkungan Universitas Cenderawasi memiliki fungsi sebagai berikut : a. mengatur, b. melayani, c. membangun, d. mengendalikan dan e. melindungi. Secara khusus berkaitan dengan melindungi Rektor  Universitas Cenderawasi terhadap mahasiswa Universitas Cenderawasi yang sebelumnya menempati asrama-asrama yang dilakukan renovasi oleh PB PON. Fungsi ini akan diwujudkan dengan : “Rektor  Universitas Cenderawasi dalam bentuk menjamin kepada mahasiswa yang sebelumnya menempati asrama- asrama yang direnovasi akan diupayakan pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi. Alternatif kedua adalah Rektor  Universitas Cenderawasi akan berupaya sedapat mungkin untuk membiayai sewa kamar sementara selama proses renovasi sampai kegiatan PON selesai dilaksanakan” inilah wujud perlindungan Rektor  Universitas Cenderawasi terhadap mahasiswa yang berpartisipasi pada agenda nasional yang dilaksanakan di papua.

Dengan berpatokan pada pernyataan “Rektor  Universitas Cenderawasi terkait akan diupayakan pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi. Alternatif kedua adalah Rektor  Universitas Cenderawasi akan berupaya sedapat mungkin untuk membiayai sewa kamar sementara selama proses renovasi sampai kegiatan PON selesai dilaksanakan” diatas selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2021, LBH Papua mendampingi para penghuni mengadukan dugaan ancaman tindakan pengusuran paksa yang adalah pelanggaran HAM kepada komnas HAM RI Perwakilan Papua akibat tidak adanya pertemuan antara Rektor Universitas Cenderawasi dengan Mahasiswa Uncen sebelum dilakukannya Renofasi asrama mahasiswa uncen. Pada prinsipnya pengaduan ini bertujuan agar Komnas HAM RI Perwakilan Papua dapat memfasilitasi mediasi pertemuan antara Rektor  Universitas Cenderawasi dengan Mahasiswa Uncen. Pengaduan dugaan ancaman tindakan pengusuran paksa kepada komnas HAM RI Perwakilan Papua terdaftar dalam Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor : 028/STPP-HAM/V/2021 tertanggal 6 Mei 2021. Sayangnya sebelum komnas HAM RI Perwakilan Papua memfasilitasi mediasi pertemuan antara Rektor  Universitas Cenderawasi dengan Mahasiswa Uncen pada tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 serta 21 Mei 2021 Rektor Uncen dibantu aparat keamanan melakukan tindakan pengusuran paksa terhadap mahasiswa uncen aktif penghuni asrama mahasiswa sakura dan asrama mahasiswa rusunawa. 

Dalam rangka menghindari terjadinya pengusuran paksa serta mendorong permintaan LBH Papua sebagaimana dalam Somasi Pertama diatas untuk memfasilitasi terlaksananya jawaban Somasi Bapak Rektor terkait “Rektor  Universitas Cenderawasi terkait akan diupayakan pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi. Alternatif kedua adalah Rektor  Universitas Cenderawasi akan berupaya sedapat mungkin untuk membiayai sewa kamar sementara selama proses renovasi sampai kegiatan PON selesai dilaksanakan” diatas Sebelum pembongkaran pada tanggal 10 Mei 2021, LBH Papua selaku kuasa hukum Mahasiswa Uncen Aktif datang ke Asrama Mahasiswa Uncen yang berlokasi di kampus UNCEN Abepura dan berusaha melakukan negosiasi dengan perwakilan Rektor Uncen dibantu aparat keamanan namun diabaikan oleh mereka dan selanjutnya melakukan pembongkaran. Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2021 sebelum melakukan pengusiran paksa terhadap mahasiswa universitas cenderawasi aktif dan pembongkaran anak tangga penghubung antara lain satu dengan lantai diatasnya Asrama Rusunawa Block A & B Kampwolker, Unit 1 sampai dengan Unit 6 Kampwolker, Asrama Putri Kampwolker yang terletak di dalam lingkungan kampus Universitas Cenderawasi Waena, LBH Papua selaku kuasa hukum Mahasiswa Uncen Aktif melakukan negosiasi perwakilan Rektor  dibantu aparat keamanan namun diabaikan.

Atas dasar semua upaya hukum dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada mahasiswa uncen aktif diatas, LBH Papua mempertanyakan pernyataan sebagaimana dimuat dalam link berita : https://www.ceposonline.com/2021/06/15/lbh-diingatkan-berhati-hati-berikan-statemen/ terkait : Rektor menyatakan bahwa hingga kini LBH juga tidak pernah membangun komunikasi dengan pihak Uncen. Lalu dikatakan jika ada yang mengatakan Uncen mengusir dan menerlantarkan ribuan mahasiswa yang tinggal di rusun maupun asrama, rektor menampik hal tersebut.  “Tidak ada jumlah ribuan, itu angka darimana dan mau tinggal dimana. Apakah tinggal di atap juga? Jumlah penghuni hanya sekitar 400 an orang yang 75 persennya bukan mahasiswa Uncen alias orang luar. Jadi sekali lagi kalau menerima pengaduan tentu lebih baik melakukan kroscek untuk mengimbangi informasi yang diterima, jangan terima pengaduan langsung lakukan konferensi pers, menuduh dan menyampaikan data yang tak valid. Ini justru bisa mempermalukan LBH Papua jika salah dan akan mempengaruhi citra di mata public” sebab pada faktanya LBH Papua telah melakukan komunikasi dengan pihak uncen via surat. 

Fakta  komunikasi dengan pihak uncen via surat terlihat melalui adanya Surat Nomor : 107/SK/LBH.P/III/2021, Perihal : Somasi Pertama yang dibuat oleh LBH Papua dan dibalas dengan Surat Nomor : 1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura kepada Rektor Universitas Cenderawasi yang ditujukan kepada Ketua LBH Papua. Selain itu, melalui upaya tindaklanjut Pengaduan dugaan ancaman tindakan pengusuran paksa kepada komnas HAM RI Perwakilan Papua terdaftar dalam Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor : 028/STPP-HAM/V/2021 tertanggal 6 Mei 2021 pasca penggusuran Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan bahwa “Saya sudah bicara kepada Rektor Uncen. Tapi menurut Rektor Uncen sudah sejak April 2021 telah dikeluarkan imbauan agar penghuni bisa kosongkan asrama dan mencari tempat tinggal sementara”. Namum demikian, ia mengatakan pihaknya tetap melakukan berbagai upaya agar para penghuni bisa nyaman. (Baca : https://jubi.co.id/rektor-uncen-diminta-realisasikan-janji-pindah-sementara-mahasiswa-ke-asrama-lain/).

Selain itu, berkaitan dengan data LBH Papua menyebutkan angka kurang lebih 800 mahasiswa sebagaimana disebutkan dalam media jubi.co.id sebagai berikut : “Jadi yang di rusunawa dan asrama unit 1, 2, dan 3 kurang lebih ada 400 orang. Terus ditambah dengan Asrama Sakura yang [terdiri dari] delapan unit itu, ada 400 orang. Jadi total kurang lebih 800 orang. Data [itu] saya dapatkan dari koordinator [penghuni Asrama] Sakura maupun yang di rusunawa. Jadi saya punya basis datanya” (Baca : https://jubi.co.id/asrama-uncen-dikosongkan-lbh-papua-sebut-800-mahasiswa-tinggal-terpencar/). Atas dasar itu menunjukan bahwa pernyataan Rektor Uncen terkait "Lalu dikatakan jika ada yang mengatakan Uncen mengusir dan menerlantarkan ribuan mahasiswa yang tinggal di rusun maupun asrama, rektor menampik hal tersebut.  “Tidak ada jumlah ribuan, itu angka darimana dan mau tinggal dimana. Apakah tinggal di atap juga ?" Merupakan pernyataan subjektif.
 
Pada prinsipnya melalui Surat Nomor : 107/SK/LBH.P/III/2021, Perihal : Somasi Pertama kepada Rektor Universitas Cenderawasi yang intinya berikan saran kepada “pihak universitas cenderawasih jayapura dalam hal ini Rektorat Uncen Jayapura agar membatalkan niat untuk meminta penghuni asrama Uncen Jayapura untuk mengosongkan Asrama sebelum dilakukan musyawara bersama” dan dijawab Rektor Uncen dengan Surat Nomor : 1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura kepada Rektor Universitas Cenderawasi yang intinya “Rektor  Universitas Cenderawasi terkait akan diupayakan pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi. Alternatif kedua adalah Rektor  Universitas Cenderawasi akan berupaya sedapat mungkin untuk membiayai sewa kamar sementara selama proses renovasi sampai kegiatan PON selesai dilaksanakan” namun tidak direalisasi sehingga berdampak pada terlanggarnya ketentuan Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia” sebagaimana diatur pada Pasal 12, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  dan ketentuan Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak” sebagaimana diatur pada Pasal 40, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh mahasiswa uncen aktif penghuni asrama mahasiswa sakura dan asrama mahasiswa rusunawa memberikan bukti fakta pelanggaran HAM dalam bentuk pengusuran paksa. Untuk diketahui bahwa tindakan penggusuran paksa atau pengusiran paksa adalah tindakan pemindahan sementara atau permanen yang bertentangan dengan keinginan sejumlah individu, keluarga, dan/atau komunitas atas tanah-tanah yang mereka kuasai tanpa adanya ketetapan-ketetapan dan akses hukum yang layak atau perlindungan lainnya. Pada prinspnya “pengusiran atau penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, karena pengusiran paksa selain mengancam hak atas perumahan, warga memiliki potensi besar memunculkan pelanggaran hak-hak sipil dan politik, misalnya hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk tidak diusiknya privasi, keluarga, dan hak untuk menikmati kepemilikan secara tenteram” sesuai diatur pada Pasal 11 ayat (1) Komentar Umum/General Comment No. 7, Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Berdasarkan uraian diatas, LBH Papua selaku pemberi bantuan hukum kepada mahasiswa uncen aktif penghuni asrama mahasiswa sakura dan asrama mahasiswa rusunawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2021 akan tetap memberikan bantuan hukum sebab LBH Papua yang bernaung dibawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dibentuk untuk memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin salah satunya adalah mahasiswa uncen aktif penghuni asrama mahasiswa sakura dan asrama mahasiswa rusunawa. Selain itu, pemberian bantuan hukum kepada mahasiswa uncen aktif penghuni asrama mahasiswa sakura dan asrama mahasiswa rusunawa merupakan salah satu tujuan dari Penyelenggaraan Bantuan Hukum yaitu mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum sebagaimana diatur pada Pasal 3 huruf b, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Akhirnya perlu ditegaskan bahwa LBH Papua selaku Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat sebagaimana diatur pada pasal 11, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan demikian, LBH Papua selaku kuasa hukum Mahasiswa Uncen Aktif Penghuni Asrama Mahasiswa Sakura dan Asrama Mahasiswa Rusunawa menegaskan kepada :

1. Rektor Uncen untuk tidak menyalahartikan kewajiban LBH Papua dalam menjalankan tugas pokok bantuan hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin serta mengimplementasikan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum sesuai UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

2. Rektor Uncen segera memenuhi ketentuan Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak” sebagaimana diatur pada Pasal 40, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Mahasiswa Uncen Aktif Penghuni Asrama Mahasiswa Sakura dan Asrama Mahasiswa Rusunawa sesuai perintah Pasal 28i ayat (4) UUD 1945 junto Pasal 8, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua untuk segera menindaklajuti Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor : 028/STPP-HAM/V/2021 tertanggal 6 Mei 2021 dengan cara : Mengelar Mediasi antara  Rektor Uncen dengan Mahasiswa Uncen Aktif Penghuni Asrama Mahasiswa Sakura dan Asrama Mahasiswa Rusunawa sesuai dengan Pasal 89 ayat (4) huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jayapura, 16 Juni 2021

Hormat Kami
Lembaga Bantuan Hukum Papua


EMANUEL GOBAY, S.H.,MH
(Direktur)

Narahubung :
082199507613

Post a Comment

Previous Post Next Post