Juru Bicara Partai Aceh Nurzahri ST (Foto: Serambi)

Lensananggroe.com | Banda Aceh - Pengunduran diri Bustami Hamzah dari Kepala BPKA yang diikuti dengan pergantian beberapa jabatan struktural eselon 3 dan 4 di BPKA telah membuat publik bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di internal pemerintahan Aceh saat ini. 

Juru Bicara Partai Aceh Nurzahri ST turut mengomentari tentang ihwal tersebut. Menurutnya, Pemerintah Aceh wajib menjelaskan kepada publik secara transparan apa yang sebenarnya terjadi di tubuh badan pengelola uang rakyat Aceh. 

Alasan mantan mantan Ketua Komisi II DPRA ini mendesak Pemerintah Aceh untuk menjelaskan secara terang benderang kepada publik lantaran untuk kasus pengunduran diri kepala BPKA saja sudah membuat publik Aceh heboh dan telah memunculkan beberapa praduga liar seperti kaitan antara pengunduran diri kadis tersebut dengan pemanggilan permintaan keterangan oleh KPK serta kasus “Apendix” dalam APBA.

"Apalagi ditambah dengan mutasi mendadak jajaran DPKA yang patut diduga tidak melalui mekanisme fit and profer test sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang ASN karena dilakukan hanya berselang beberapa jam setelah serah terima jabatan antara kepala BPKA yg lama dengan kepala BPKA yang baru,"kata Nurzahri kepada acehstandar.com, Selasa (15/6/2021).

Oleh karena itu Pemerintah Aceh wajib menjelaskan kepada publik secara transparan apa yang sebenarnya terjadi di tubuh dinas pengelola uang rakyat Aceh. 

Penjelasan ini, kata Nurzahri sangat penting bukan hanya karena amanah dari peraturan perundang-undangan tentang prinsip good governance tapi juga demi terciptanya kepercayaan publik terhadap Pemerintah Aceh bahwa pemerintah Aceh baik-baik saja dan masih berada dalam rel yang benar menuju Aceh Hebat sebagai mana Visi-Misi Gubernur yang tertuang dalam RPJM Aceh 2017-2022.

"Saya yakin rakyat Aceh menaruh harapan yang besar pada BPKA selaku bendahara Rakyat Aceh agar kehidupan rakyat Aceh menjadi lebih baik, karena selama ini Aceh masih dilabelkan sebagai daerah termiskin di sumatera," tambahnya.

Pada bagian lain, Juru Bicara Partai Aceh Nurzahri menegaskan dengan momen kehadiran Jubir Pemerintah Aceh yang baru ditengah permasalahan BPKA ini harus dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk dapat memberikan gambaran yang jelas bagi seluruh rakyat Aceh.

Sebelumnya Gubernur Aceh Nova Iriansyah menerima permintaan pengunduran diri Bustami dari jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).

Hal itu ditandai dengan keluarnya SK Gubernur bertanggal 14 Juni 2021 terkait pemberhentian Bustami dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Lalu untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala BPKA, Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah menunjuk Azhari sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala BPKA.

Azhari saat ini diketahui menjabat sebagai Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh. By: © 2021 acehstandar.com